Tips Kesehatan
 |
| Sejarah Kesehatan Masyarakat |
Sejarah Kesehatan Masyarakat Pada Awal “Bandung-Plan" Pada tahun 1950, setelah selesai dari kesibukan clash fisik pada tahun 1949, Indonesia mulai diterima bergabung ke dalam organisasi kesehatan dunia seperti WHO dan UNICEF.
Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota lembaga kesehatan internasional, maka perkembangan usaha kesehatan masyarakat di Indonesia mulai mengalami kebangkitan kembali dan dengan berbagai dukungan serta bantuan sektor swasta dan pemerintah, maka memungkinkan kita menata kembali program kesehatan masyarakat di tanah air.
Bersamaan dengan rencana diadakannya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama di Bandung, maka atas gagasan dr. Leimena dan dr. Patah, lahirlah “Bandung Plan” di bidang kesehatan masyarakat.
Bersamaan dengan rencana diadakannya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama di Bandung, maka atas gagasan dr. Leimena dan dr. Patah, lahirlah “Bandung Plan” di bidang kesehatan masyarakat.
Gagasan-gagasan tentang pentingnya penyelenggara pusat-pusat kesehatan masyarakat. sempat dilemparkan sebagai suatu dukungan menyambut KAA pertama di Bandung. Pada saat itu lahirlah “Health Centre" yang dimulai dengan program kebersihan lingkungan.
Health Centre tersebut merupakan inisiator dalam gerakan kebersihan lingkungan hidup serta ikut menata keindahan kota yang kemudian dikenal sebagai kota wisata. Tetapi karena tidak dipromosikan dan dikoordinasikan dengan benar, maka perkembangan Health Centre di luar Bandung mengalami kegagalan dalam pengembangannya. Sayangnya ide Health Centre pada saat itu tidak dikembangkan lebih lanjut dalam suatu "Public Health Policy".
Walaupun demikian, kekurangan promosi dan koordinasi tersebut ternyata memicu berbagai tokoh kesehatan masyarakat lain di tahun- tahun selanjutnya untuk menyempurnakan Bandung Plan. Tokoh tersebut antara lain Sulianti, Achmad Dipodilogo dan lain-lain.
Health Centre tersebut merupakan inisiator dalam gerakan kebersihan lingkungan hidup serta ikut menata keindahan kota yang kemudian dikenal sebagai kota wisata. Tetapi karena tidak dipromosikan dan dikoordinasikan dengan benar, maka perkembangan Health Centre di luar Bandung mengalami kegagalan dalam pengembangannya. Sayangnya ide Health Centre pada saat itu tidak dikembangkan lebih lanjut dalam suatu "Public Health Policy".
Walaupun demikian, kekurangan promosi dan koordinasi tersebut ternyata memicu berbagai tokoh kesehatan masyarakat lain di tahun- tahun selanjutnya untuk menyempurnakan Bandung Plan. Tokoh tersebut antara lain Sulianti, Achmad Dipodilogo dan lain-lain.
Konsep Bandung Plan juga tertuang dalam WHO “Second Record Committee on Public Health Administration" tahun 1965 yang diselenggarakan di Geneva dengan tema “Methodology of Planning and Integrated Health Program for Rural Areas". Bagi bangsa Indonesia, ha] ini merupakan suatu pengakuan terhadap karya para tokoh kita bagi pengembangan konsep Health Centre di berbagai negara berkembang.
Konsep Health Centre di kemudian hari lebih dikenal sebagai Puskesmas, yang selalu diikuti WHO dalam mengembangkan kesehatan masyarakat. Penerimaan Puskesmas kemudian memacu munculnya UU tentang P0kok- Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960.
Konsep Health Centre di kemudian hari lebih dikenal sebagai Puskesmas, yang selalu diikuti WHO dalam mengembangkan kesehatan masyarakat. Penerimaan Puskesmas kemudian memacu munculnya UU tentang P0kok- Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960.
Bahkan UU No. 9 ini ikut melahirkan Peraturan Pemerintah tentang desentralisasi penyelenggaraan usaha- usaha kesehatan masyarakat di daerah tingkat I dan daerah tingkat ll, yaitu yang mengatur tentang desentralisasi usaha-usaha kesehatan rakyat tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun sebaliknya ikut menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
